Airlangga Siapkan 3 Pilar Mewujudkan Kemajuan Indonesia
JAKARTA – Format pembangunan Indonesia sudah disiapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Ada 3 pilar yang siap digulirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk memajukan Indonesia. Semua harus optimistis, Indonesia sudah berstatus negara maju pada 2045. Tepat 100 tahun usia Indonesia usai merdeka pada 17 Agustus 1945.
“Ada 3 pilar yang harus dikerjakan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Dengan potensi luar biasa yang dimiliki, semua harus optimistis Indonesia sudah berstatus negara maju saat berulang tahun ke-100 nanti,” ungkap Airlangga.
Untuk pilar pertama memajukan Indonesia adalah pembangunan manusia, ketahanan kesehatan, dan penguasaan teknologi. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang terampil, berkualitas, tangguh, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus berprestasi. Airlangga menegaskan, pendidikan menjadi kunci utamanya.
“Pendidikan menjadi kunci penting mewujudkan pilar pertama. Sebab, pendidikan mampu membawa Indonesia berkompetisi di level global. Pendidikan 2 jalur perlu diperdalam,” tegas Airlangga lagi.
Untuk menguatkan pendidikan 2 jalur, maka lukisan SMA/Sederajat dan Pendidikan Tinggi harus berkualitas. Untuk itu, dukungan penuh harus diberikan secara menyeluruh. Harapannya, Perguruan Tinggi di Indonesia mampu masuk 100 besar dunia. Minimal masuk jajaran elit kampus di zona Asia Pasifik.
“Pengembangan vokasi baik SMK maupun Politeknik sangat dibutuhkan. Orientasinya langsung menjawab permintaan kerja yang dibutuhkan. Ada peningkatan peserta didik pada science technology, artificial engineering, robotic, crypto, bio science, engineering, matematika dan manajemen,” terang Airlangga.
Untuk mewujudkan kemajuan Indonesia juga ditempuh melalui pilar kedua pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Modernisasi harus dilakukan pada banyak sektor. Komposisinya ada infrastruktur, energi, industri pertanian, industri maritim, dan kelautan, pariwisata, industri kreatif dan perdagangan luar negeri.
Adapun pembangunan ekonomi inklusif harus mengurangi jenjang kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ada kebijakan afirmatif atau berpihak kepada masyarakat. “Kebutuhan fundamental masyarakat harus dipenuhi. Untuk itu, diperlukan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat untuk menjaga keberlangsungan hidup,” jelas Airlangga.
Adapun pilar ketiga adalah ketahanan kohesi sosial dan tenun kebangsaan Indonesia. Adanya keberagaman menjadi kekuatan. Apalagi, Indonesia memiliki Pancasila sebagai alat persatu dan perekat dari keberagaman tersebut. “Nilai dan wawasan kebangsaan merupakan prasyarat mutlak yang harus dijaga demi tetap dan tegak dan utuhnya NKRI,” tutup Airlangga.(*)
275 total views, 1 views today
