PPKM di DKI Jakarta, Jateng, dan DIY Mengalami Perbaikan Signifikan
JAKARTA – Rapor positif Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ditunjukan 3 provinsi. Perbaikan signifikan efek PPKM terhadap Covid-19 pun muncul di DKI Jakarta, Jawa Tengah (Jateng), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Curva sebaran Covid-19 pada zonasi tersebut mengalami penurunan.
“Pemberlakuan PPKM mulai menunjukan hasil menggembirakan. Pada beberapa daerah zona merah atau risiko tinggi Covid-19 yang menerapkan PPKM mengalami penurunan,” ungkap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.
Perubahan formulasi teknis diberikan kepada program PPKM. Program ini akhirnya diperpanjang sejak 25 Januari hingga 8 Februari 2021. Sebelumnya, PPKM jilid pertama digulirkan 11-25 Januari 2021. Implementasinya pada kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali yang terbagi dalam 7 provinsi. Saat itu perhatian khusus diberikan melalui Work From Home (WFH) dengan slot 75% dan jam operasional mall hingga pukul 19.00 WIB/WITA.
“Perbaikan hasil PPKM terlihat di DKI Jakarta, Jateng, dan Yogyakarta. Dari 98 kabupaten/kota, ada 63 daerah yang masih merah. Itu penurunan zona merahnya dari 92 daerah,” terang Airlangga.
Penurunan kurva Covid-19 tersebut tidak lepas dari terbatasnya mobilitas masyarakat. Terkena regulasi PPKM, mobilitas penduduk di sejumlah daerah mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi di sektor perkantoran dan pemukiman.
“Penurunan sebaran Covid-19 terjadi di beberapa sektor. Kami juga terus fokus kepada pemukiman. Sejauh ini progressnya bagus di pemukiman karena ada juga penurunan di sana,” terang Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Lebih lanjut, treatment khusus juga akan diterapkan untuk semakin mengoptimalkan kebijakan PPKM. Mengacu hasil rapat kabinet Presiden Joko Widodo, pendekatan mikro akan melibatkan masyarakat hingga tingkat terbawah. Dimulai dari RT, RW, hingga desa. Nantinya juga akan melibatkan Satgas Penanganan Covid-19 dari tingkat pusat sampai terkecil.
Kolaborasi besar berbagai elemen juga akan dilibatkan untuk memastikan implementasi PPKM sesuai skenario. Beberapa aparat yang dilibatkan diantaranya Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), hingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka akan memastikan masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh.
“Pendekatan mikro akan diberikan untuk PPKM dan melibatkan para aparat penegak hukum. Mereka akan memastikan protokol kesehatan dijalankan secara maksimal oleh masyarakat. Para aparat penegak hukum ini juga akan melakukan tracing,” tutup Airlangga yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar.(***)
389 total views, 1 views today
